Penyebab Hengkangnya PT Sony Electronic Indonesia

Langkah Awal PT.Sony Electronic Indonesia mulai diikuti oleh Panasonic Group, dengan alasan yang sama

Sony dan Problematika "Footloose Industry"

Oleh: Agus Widarjono


--------------------------------------------------------------------------------

MENURUT perwakilan Sony Indonesia, pada Maret 2003 Sony Corp Jepang akan menutup pabrik audio, PT Sony Electronics Indonesia (SEI) dan merelokasinya ke Malaysia atau China. Kini PT SEI mempekerjakan sekitar 1.500 orang dengan nilai produksi sekitar 15 milyar yen per tahun.

Penutupan PT SEI merupakan strategi global perusahaan elektronik Jepang guna efisiensi, karena kian kompetitifnya industri elektronika dunia, ditambah banjirnya produk elektronik Cina, setelah negeri Tirai Bambu itu menjadi anggota WTO. Upaya efisiensi dilakukan dengan menutup cabang-cabang pabriknya yang berlokasi di seluruh dunia. Hingga kini, Sony Corp mempunyai anak cabang 70 perusahaan dan diciutkan menjadi 55 perusahaan. Artinya, ada penciutan 15 anak cabang, salah satunya PT SEI yang berlokasi di Indonesia.

Rencana Sony untuk hengkang sebenarnya sudah dikemukakan lama. Penyebabnya, April 2000 terjadi mogok kerja hampir satu bulan, melibatkan 900 buruh dari total 1.500 karyawan. Aksi mogok ini dipicu perubahan sistem kerja di perusahaan, dari posisi duduk menjadi berdiri. Perubahan sistem ini terpaksa dilakukan agar produk sesuai keinginan konsumen. Bagi pekerja, sistem ini terasa berat sehingga mereka menuntut kompensasi lebih besar. Perusahaan sendiri telah menggaji buruh jauh di atas UMR, namun buruh tetap meminta kompensasi tambahan Rp 6.200 per hari.

"Footloose industry"

Sebagian besar penanaman modal asing (PMA) bersifat footloose industry, seperti tekstil, sepatu, dan elektronika. Footloose industry merupakan jenis industri yang didirikan dengan hanya mempertimbangkan biaya produksi murah di lokasi baru, dan lokasi pabriknya mudah dipindah kenegara lain tanpa menanggung kerugian berarti atas investasi yang sudah ditanam.

Masa booming PMA di Indonesia pada jenis industri ini, terjadi sejak tahun 1985, dengan dua sebab. Pertama, saat itu Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi amat pesat sehingga menurut Bank Dunia diklasifikan sebagai keajaiban Asia (Asia Miracle). Pemerintah sendiri mengubah proses industrialisasi dari strategi substitusi impor ke promosi ekspor. Resultantenya menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tujuan investasi menarik.

Kedua, pada saat bersamaan terjadi relokasi besar-besaran industri Asia seperti Jepang, Taiwan, Korea, maupun Hongkong. Relokasi ini terjadi karena biaya produksi di dalam negeri mengalami kenaikan cukup signifikan sehingga produk yang dihasilkan tidak lagi kompetitif. Kenaikan upah buruh menjadi salah satu faktor kenaikan biaya produksi. Kawasan untuk relokasi industri adalah negara-negara di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Sebagai pembuat elektronika terbesar di dunia, Sony juga merelokasi pabriknya ke berbagai negara di kawasan ASEAN yang menawarkan upah buruh relatif rendah. Indonesia sebagai negara yang mempunyai keunggulan komparatif (comparative advantage) di industri yang berbasis tenaga kerja, merupakan pilihan lokasi yang tepat bagi Sony. Sebagai gambaran, komponen biaya produksi industri elektronika di Indonesia relatif rendah, hanya 5 persen 5,2 persen dari total biaya per unit. Sementara Thailand dan Malaysia, masing-masing 11 persen 13 persen, dan 20 persen 23 persen. PT Sony Indonesia akhirnya didirikan tahun 1992 dengan investasi awal 20 juta dollar AS.

Di Amerika Utara, juga terjadi hal yang sama, saat perdagangan bebas NAFTA (North American Free Trade Area) diberlakukan tahun 1993. Banyak perusahaan komputer dari AS memindah lokasi pabriknya ke Meksiko. Salah satu pertimbangannya, tingginya biaya produksi komponen komputer, akibat tingginya upah di AS. Industri komponen komputer merupakan industri padat karya sehingga lebih baik diproduksi di Meksiko yang menawarkan upah buruh murah.

Mengapa hengkang?

Relokasi besar-besaran footloose industry di Indonesia sebelumnya telah terjadi pada kasus industri tekstil dan sepatu dengan tujuan Vietnam. Dengan hengkangnya Sony berarti sudah merambah ke industri elektronik yang notabene cukup penting karena memberi nilai tambah (value added) lebih besar dibanding industri padat karya lainnya. Setelah merasa kondisi investasi di Indonesia tidak lagi favorable, Sony kembali akan merelokasi pabriknya ke tempat yang lebih favorable.

Penutupan PT SEI, merupakan akumulasi kekecewaan para inivestor asing atas kondisi investasi secara umum di Indonesia. Persoalan cukup kompleks, namun ada beberapa penyebab utama. Pertama, dari kacamata pengusaha, pemicunya gerakan buruh yang kian menguat. Unjuk rasa buruh dengan tuntutan kenaikan upah sering terjadi bahkan acap diiringi tindakan destruktif. Akibatnya, kelancaran produksi pabrik terganggu dan perusahaan mengalami kerugian.

Kedua, masalah klasik, rumitnya urusan birokrasi pemerintah dengan aneka pungutan tidak resmi. Menurut penelitian yang dilakukan di kawasan industri Karawang dan Bekasi, pungutan tidak resmi ini cukup besar. Ketika pabrik didirikan, sudah harus membayar pungutan mulai izin prinsip, izin lokasi, IMB, maupun uang partisipasi pembangunan. Selama beroperasi ada pungutan meliputi Iuran APPKD (kawasan industri), sumbangan keamanan Koramil maupun Polsek, ke Bupati, Kapolres, Dandim, sumbangan hari besar dan hari raya. Menurut Mantan Mennaker Bomere Pasaribu, pungutan tak resmi ini bisa mencapai 40 persen dari total biaya produksi.

Ketiga, upaya menggenjot penerimaan pajak pemerintah dengan menaikkan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) cukup memukul produk elektronika. Saat ini, total pajak yang dikenakan untuk produk elektronika sebesar 32,5 persen, terdiri dari PPnBM 20 persen, PPN 10 persen, PPh dua persen (Kompas, 27/11). Akibatnya, produksi dalam negeri kurang kompetitif, selain membanjirnya barang impor elektronik ilegal. Padahal, dalam konteks footloose industry diperlukan insentif-insentif pajak, yakni semacam tax holiday maupun insentif pajak lain. Selain itu, faktor non-ekonomi seperti tiadanya kepastian hukum, makin tingginya country risk pascatragedi Bali, memperburuk iklim investasi di Indonesia.

Merebut kembali PMA

Sejak krisis ekonomi pertengahan 1997, nilai persetujuan PMA terus menurun. Tahun 2002, persetujuan PMA periode Januari-September menurun 11 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya. Hingga September 2002, disetujui 780 proyek PMA dengan nilai investasi 5,402 milyar dollar AS. Sementara PMDN menurun tajam, 63 persen, hanya 124 proyek yang disetujui dengan nilai investasi Rp 15.989 trilyun.

Hengkangnya industri elektronik Sony jelas memperburuk iklim berinvestasi di Indonesia. Sebelumnya, dua raksasa industri, Aiwa dan Nike telah menutup pabriknya di Indonesia. Bila persoalan ini tidak segera diantisipasi, tidak tertutup kemungkinan langkah Sony akan diikuti investor lainnya. Bahkan, industri domestik akan menyusul. Relokasi industri asing maupun lokal tentu akan amat berpengaruh terhadap persoalan pengangguran dalam negeri. Tiap tahun diperkirakan ada 2,5 juta pekerja masuk lapangan kerja. Dengan terbatasnya lapangan kerja berati akan menambah angka pengangguran yang kini diperkirakan sudah mencapai 40 juta orang.

Stimulus ekonomi sebesar Rp 15,5 trilyun dalam RAPBN 2003 telah ditetapkan pemerintah. Namun, stimulus ini amat minim bila dilihat dari kompleksitas masalah ekonomi domestik pascatragedi Bali. Ekonomi domestik masih memerlukan investor-investor asing guna menggerakkan sektor riil. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Dalam jangka pendek, harus segera memperbaiki iklim investasi. Pemerintah tidak bisa lagi menggunakan UU investasi lama (UU PAM No 1/1967 maupun UU PMDN No 6/1968). Pemerintah harus segera menyelesaikan draf UU investasi baru yang kini masih di tangan Badan Koordinasi Penanaman Modal.


Agus Widarjono MA, Dosen FE UII dan FE Atmajaya, Yogyakarta.